POLRI
Beranda » Blog » POLRI » Polri Terbitkan Perpol Nomor 4 Tahun 2026, Atur Ulang Mekanisme Sidang Kode Etik Anggota

Polri Terbitkan Perpol Nomor 4 Tahun 2026, Atur Ulang Mekanisme Sidang Kode Etik Anggota

Polri Terbitkan Perpol Nomor 4 Tahun 2026, Atur Ulang Mekanisme Sidang Kode Etik Anggota (Dok.Humaspolri)

JAKARTA,Walipos.com – Polri melakukan penyesuaian terhadap aturan Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) melalui Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026.

Peraturan tersebut merupakan perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 yang bertujuan memperkuat pelaksanaan kode etik profesi serta mekanisme penegakan etik di lingkungan Polri.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, perubahan regulasi tersebut dilakukan untuk menjaga sikap dan etika profesi anggota Polri sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas KKEP.

“Penyesuaian Peraturan Kepolisian ini merupakan bagian dari upaya menjaga sikap dan etika profesi anggota Polri serta meningkatkan pelaksanaan tugas Komisi Kode Etik Polri,” ujar Trunoyudo, Kamis (19/11/2026).

Menurutnya, perubahan tersebut juga bertujuan menyesuaikan mekanisme penegakan kode etik dengan perkembangan regulasi dan ketentuan perundang-undangan.

Kumpul Bareng Warga di Karawaci, Kapolres Metro Tangerang Kota Buka Ruang Aduan dan Serap Aspirasi Warga

Penyesuaian aturan ini turut mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri sebagaimana terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026.

Salah satu poin perubahan terdapat pada Pasal 42 ayat (3) yang mengatur keanggotaan KKEP dalam persidangan.

Dalam ketentuan terbaru, anggota KKEP yang bertugas dalam persidangan harus memiliki pangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau paling rendah dua tingkat di bawah pangkat terduga pelanggar.

Selain itu, Pasal 59 ayat (2) juga mengalami perubahan terkait kehadiran terduga pelanggar dalam sidang kode etik.

Aturan terbaru mewajibkan terduga pelanggar menghadiri persidangan secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP.

Jelang Nataru, Satgas Pangan Polres Metro Tangerang Kota Cek Harga dan Stok Bahan Pokok di Pasar Anyar

Perubahan tersebut menjadi bagian dari penyempurnaan mekanisme persidangan dan penegakan Kode Etik Profesi Polri.

Perpol Nomor 4 Tahun 2026 telah diundangkan di Jakarta pada 16 November 2026 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum RI.

Peraturan tersebut tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 799 dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Masyarakat dapat mengakses dokumen lengkap Perpol Nomor 4 Tahun 2026 melalui laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Polri di:

https://jdih.polri.go.id/tipe-dokumen/4018?tipe=dokumen

Mantan Dankor Brimob Temui Kapolri, Sampaikan Apresiasi

 

 

Sumber: Humaspolri

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bagikan

× Advertisement
× Advertisement