JAKARTA,Walipos.com – Postur kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang memiliki 49 kementerian digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut diajukan melalui pengujian materiil Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara.
Para pemohon meminta MK mengembalikan ketentuan batas maksimal jumlah kementerian menjadi 34. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah pembengkakan anggaran negara akibat besarnya struktur kabinet.
Permohonan itu diajukan dua advokat, Syamsul Jahidin dan Dimas Yoga Pratama. Keduanya menggugat Pasal 15 UU Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara.
Pasal tersebut dinilai memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menentukan jumlah kementerian tanpa menetapkan batas maksimal.
Dalam permohonannya, para pemohon menilai penghapusan batas maksimal berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Kebijakan itu juga dianggap dapat merugikan masyarakat sebagai pembayar pajak.
Mereka menilai pembengkakan jumlah kementerian berpotensi meningkatkan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, kondisi tersebut dikhawatirkan memicu inefisiensi dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintahan.
“Penghapusan batas maksimal jumlah kementerian memperluas ruang diskresi Presiden secara signifikan yang termanifestasi dalam pembentukan 49 kementerian yang jauh melampaui batas sebelumnya, menimbulkan beban APBN dan potensi inefisiensi birokrasi,” demikian bunyi dokumen permohonan.
Dikutip dari laman resmi MK, Kamis (19/11/2026), permohonan tersebut menjadi bagian dari upaya pengujian konstitusionalitas aturan mengenai jumlah kementerian dalam pemerintahan.
Para pemohon berharap MK mengabulkan permohonan tersebut dan mengembalikan batas maksimal jumlah kementerian menjadi 34.
(Rwn)

Komentar