JAKARTA,Walipos.com – DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Pengesahan tersebut mengakhiri proses legislasi yang disebut telah menjadi penantian masyarakat selama 18 tahun.
Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 November 2026. Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani setelah mendengarkan laporan pembahasan dari Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.
Sebelum pengesahan, Puan meminta persetujuan anggota Dewan terhadap rancangan undang-undang tersebut. Seluruh peserta rapat menyatakan setuju sehingga RUU Perampasan Aset resmi disahkan menjadi undang-undang.
“Apakah naskah rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya?” ucap Puan dalam rapat tersebut.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut pengesahan tersebut merupakan hasil kerja panjang pembahasan legislasi. Ia mengatakan Komisi III DPR periode ini mulai menggarap pembentukan regulasi tersebut sejak September 2025.
“Ini penantian rakyat yang sudah 18 tahun dan kerja panjang Komisi III periode ini sejak September 2025,” kata Habiburokhman. Habiburokhman juga mengapresiasi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang mengawal proses pembentukan undang-undang tersebut.
Menurutnya, Dasco sejak awal mendorong Komisi III mempercepat pembahasan regulasi perampasan aset. “Agustus 2025 beliau memanggil dan meminta kami pimpinan Komisi III untuk segera gas pol pembentukan UU Perampasan Aset,” ujarnya.
Ia menegaskan, dukungan pimpinan DPR menjadi bagian dari proses panjang hingga pembahasan RUU tersebut mencapai tahap pengesahan. Sebelumnya, Komisi III DPR telah menyelesaikan pembahasan dan menyepakati rancangan tersebut pada tingkat pertama.
Sebagai informasi, rapat paripurna turut dihadiri perwakilan pemerintah, termasuk Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto. Hadir pula Menteri PAN-RB Rini Widyantini dan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej.
(Rd)

Komentar