New York Walipos.com – Indonesia menggunakan hak jawab dalam Debat Umum Sidang Majelis Umum (SMU) ke-81 PBB di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat. Yaitu, dalam menanggapi pernyataan mengenai situasi di Papua oleh perwakilan Kepulauan Solomon dan Vanuatu.
Indonesia menegaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang kredibel ditanggapi secara serius melalui lembaga nasional dan mekanisme hukum. Termasuk Komnas HAM yang independen, dalam pernyataan yang disampaikan Senin, 28 September 2026.
Indonesia mengingatkan pembahasan mengenai Papua perlu mencerminkan keadaan secara utuh. Warga sipil, guru, tenaga kesehatan, dan aparatur pemerintah turut menjadi korban kekerasan oleh kelompok bersenjata.
Dalam beberapa pekan terakhir, tiga aparatur sipil negara terbunuh setelah menyalurkan bantuan ternak kepada masyarakat. Kemudian, seorang pengemudi yang mengangkut kebutuhan pokok tewas, dan sembilan perempuan serta anak diculik di Mimika.
“Serangan terhadap warga sipil bukanlah bentuk penyampaian aspirasi secara damai. Indonesia berkewajiban melindungi seluruh warganya, dengan tetap memastikan setiap langkah penegakan hukum tunduk pada hukum nasional dan kewajiban internasional di bidang HAM,” ujar diplomat RI yang menyampaikan hak jawab.
“Indonesia menolak tudingan sepihak bahwa tantangan keamanan dan pembangunan di Papua merupakan bagian dari kebijakan yang secara sistematis melanggar HAM.”
Mengutip pernyataan Menlu Sugiono dalam Sesi Debat Umum SMU ke-81 PBB yang disampaikan, Jumat, 25 September 2026. Indonesia kembali menegaskan “Dari Aceh hingga Papua, dari Miangas hingga Rote, Indonesia adalah satu kesatuan masyarakat. Indonesia adalah satu bangsa”.
Indonesia juga menegaskan pengaturan kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia perlu disepakati antara negara tuan rumah dan Kantor Komisaris Tinggi. Sebagaimana berlaku bagi seluruh negara anggota, dan tidak diatur oleh negara lain atau organisasi regional lain.
“Indonesia akan terus terlibat secara konstruktif melalui mekanisme yang relevan dan mendorong dialog. Serta, kerja sama yang dilandasi penghormatan terhadap fakta dan keselamatan seluruh warga sipil,” kata perwakilan RI di Debat Umum SMU PBB dalam penyampaian hak jawabnya.*
Sumber:RRI
Komentar